Selasa, 03 Juni 2014

Universitas Negeri Jakarta, poros strategis peradaban dan pabrik guru terbaik Ibukota !!




Oleh : *Ahmad Khairudin

Guru adalah profesi yang terbuka, ini yang dikatakan UU Guru dan Dosen (UU GD). Guru dikatakan sebagai profesi, secara eksplisit-yuridis baru pada 2005, ketika UU GD disahkan. Karena profesi terbuka, maka apapun latar belakang pendidikan seseorang dia bisa menjadi guru. Memang sangat terbalik dengan profesi lainnya. Sebutlah advokat yang bisa menjadi advokat adalah seseorang yang latar pendidikannya adalah sarjana hukum (SH). Pendidikan formal tersebut mesti dilanjutkan dengan pendidikan profesi advokat. Begitu juga profesi dokter, yang bisa menjadi dokter tentu latar belakang pendidikannya adalah jurusan kedokteran. Konsekuensinya yaitu tidak bisa latar belakang pendidikan lain jika ingin menjadi dokter atau advokat, selain sarjana kedokteran dan sarjana hukum.

Berbeda cerita dengan profesi guru yang akhir-akhir menjadi profesi yang dikerumuni banyak orang. Maksudnya adalah guru merupakan profesi yang terbuka bagi lulusan perguruan tinggi apapun, umum atau pendidikan (Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan-LPTK). Kampus-kampus seperti UNY, UNJ, UPI Bandung, UNS, Unimed, UNP dan eks IKIP lainnya, untuk saat ini tidak lagi memonopoli para calon guru. Keadaan ini diperkuat oleh lahirnya kebijakan pemerintah yang dikenal dengan Program Pendidikan Guru Prajabatan (PPG). Lulusan eks IKIP/LPTK yang nota bene bertitel sarjana pendidikan (S.Pd), tak lagi memonopoli menjadi pendidik atau guru. Sebab guru adalah profesi yang terbuka. Siapapun dan latar belakang apapun pendidikannya boleh dan bisa menjadi guru. Seperti yang bertitel SH, S.Ked. S.Sos, S.IP, SS, ST, SE dan lainnya.[1]

UNJ sebagai Pabrik guru terbesar di Ibukota

Universitas Negeri Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang terdapat di kota Jakarta, Indonesia yang didirikan pada tahun 1964, tepatnya 16 mei 1964. Dalam sejarah perkembangannya, setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia merasakan kurangnya tenaga kependidikan di semua jenjang dan jenis lembaga pendidikan. Untuk meng­atasi masalah ini pemerintah mendirikan berbagai kursus pendidikan guru. Sekitar tahun 1950-an, pada jenjang di atas pendidikan menengah didirikan IKIP.  Universitas Negeri Jakarta (UNJ) adalah revolusi dari IKIP sehingga pada saat ini menyelenggarakan 2 (dua) bidang pendidikan, yaitu Bidang Kependidikan dan Bidang Non-Kependidikan.

1.      Bidang Kependidikan
Bidang Kependidikan diselenggarakan di semua program studi yang ada di UNJ sebagai kelanjutan pembinaan dari bidang sebelumnya (IKIP Jakarta). Program Bidang Kependidikan ini dikembangkan secaraoptimal.
2.      Bidang Non-Kependidikan
Setelah IKIP Jakarta diperluas mandatnya menjadi Universitas, UNJ menyelenggarakan Program Bidang Non-Kependidikan dengan jenis program D-III dan jenjang program S1. Program Non-Kependidikan yang sudah ada akan terus dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya, sedangkan program studi lainnya akan dibuka secara bertahap.[2]

Tiap tahunnya UNJ pun melulusakan banyak sarjana terdidik yang penulis kutip dari salah satu media nasional. “ Uniersitas Negeri Jakarta (UNJ) mewisuda 1.615 lulusan tahun 2013/2014 dalam sidang terbuka Senat Guru Besar UNJ yang dipimpin Rektor UNJ Prof Dr Bedjo Sujanto, MPd,. Para lulusan itu terdiri dari program Diploma 71 orang, Sarjana 1.229 orang, Magister 204 orang, dan Doktor 111 orang. Sampai dengan semester ini, jumlah alumni UNJ sebanyak 90.792 orang. Sebanyak 28 wisudawan dan wisudawati terbaik yang terbagi menjadi 2 lulusan Diploma, 7 lulusan Sarjana, 10 lulusan Magister, dan 9 lulusan Doktor.[3]
 
Dan hampir 70 % lulusan UNJ menjadi guru, bahkan penyumbang tenaga kependidikan/guru di sekolah sekolah di Jabodetabek khususnya di UNJ adalah sarjana pendidikan lulusan UNJ, maka tidak salah ketika UNJ di sebut-sebut sebagai pabrik guru terbaik ibukota. 

Maaf, Menjadi guru bukanlah pilihan terakhir

Maaf, Menjadi guru bukanlah pilihan terakhir. Harusnya seseorang yang sudah disaiapkan menjadi guru bisa memposisikan dirinya menjadi guru profesional sesuai kapasitas bidang keilmuannya. Menjadi seorang guru juga terkadang menjadi pilihan terakhir ketika mendapatkan pekerjaan sulit lalu akhirnya menjadi pilihan pekerjaan alternatif. Ada sebagian orang yang pernah melamar kesana kemari, tidak diterima, akhirnya ia mencoba menjatuhkan pilihannya menjadi seorang guru akhirnya ia diterima. Ada yang akhirnya dengan sungguh-sungguh menjatuhkan pilihannya menjadi seorang guru, tetapi tak sedikit pula hanyalah menjadikannya sebagai batu loncatan saja untuk meraih karier yang diinginkannya ke depan.

Namun, jika kondisi poros perputaran lulusan lembaga LPTK/ IKIP terus seperti ini , mau dibawa kemanakah nasib pendidikan di Indonesia ke depan, jika calon guru yang disiapkan di LPTK/IKIP khususnya UNJ yang menjadi poros strategis peradaban dan pabrik guru terbaik di jakarta malah ingin pindah haluan bekerja di perusahaan atau lembaga yang tidak berkaitan dengan dunia pendidikan.

*Mahasiswa Pendidikan Teknik Elektronika FT UNJ | 763F4422 | @A_khairudin | ahmad.khairudin5@gmail.com | ahmadkhairudin5.blogspot.com

Kamis, 29 Mei 2014

Meneropong Persiapan Indonesia dalam menghadapi Tantangan sektor kedaulatan Teknologi dalam menghadapi AEC (Asean Economy Community) 2015.



*Ahmad Khairudin
Jum’at, 30 Mei 2014

Pendahuluan
Untuk menghadapi tantangan masyarakat ekonomi ASEAN, Indonesia masih perlu berbenah secara serius. Dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2013 menyebutkan bahwa postur tenaga kerja Indonesia adalah pekerja lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah berjumlah sebesar 52 juta orang (46,93%) atau hampir setengah dari total pekerja sebesar 110,8 juta orang. Kemudian pekerja lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 20,5 juta orang (18,5%), pekerja lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 17,84 juta orang (16,1%). Jumlah paling rendah ditemui pada pekerja lulusan universitas dengan jumlah 7,57 juta orang (6,83%) dan lulusan diploma sejumlah 2,92 juta orang (2,63%). 

Sebagai perbandingan, menurut data Department of Statistics Malaysia (DOSM) pada tahun 2012, jumlah tenaga kerja Malaysia adalah 13,12 juta orang dengan postur sebesar 7,32 juta orang (55,79%) adalah lulusan sekolah menengah dan sejumlah 3,19 juta orang (24,37%) adalah lulusan universitas dan diploma. Negara ASEAN lainnya seperti Singapura, menurut data World Bank pada tahun 2012 memiliki jumlah tenaga kerja sebesar 3,22 juta orang dengan pekerja lulusan sekolah menengah sebesar 49,9% dan lulusan universitas dan diploma sebesar 29,4%. Dari data tersebut kita dapat melihat bahwa hampir dari separuh tenaga kerja Indonesia (46,93%) adalah low skilled labour  lulusan SD yang secara kontras dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia yang sekitar 80% tenaga kerjanya adalah lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi. Hal ini menyiratkan ketidaksiapan Indonesia dalam pasar bebas tenaga kerja di ASEAN jika AEC (Asean Economy Community) diberlakukan per 31 Desember 2015 nanti.[1]

Fakta menunjukan, akhir tahun 2015 akan menjadi batas waktu bagi Indonesia untuk memasuki masyarakat ekonomi ASEAN yang membuka batas-batas aturan mengenai pajak, tarif dan bea untuk barang dan jasa di kawasan Asia Tenggara. Hadirnya AEC ini juga akan berpengaruh pada banyak sektor, tidak hanya pada sektor perdagangan bebas untuk berbagai produk barang tetapi juga akan berpengaruh terhadap sektor tenaga kerja dan perkembangan teknologi. Nantinya berbagai negara di ASEAN akan dengan bebas bersaing untuk mengisi sektor tenaga kerja di seluruh negara ASEAN. Bagi negara yang memiliki tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang tinggi, ini akan menjadi peluang untuk melakukan ekspansi tenaga kerja ke negara ASEAN lainnya. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Indonesia? apakah sudah merasa cukup dari data hasil BPS tentang kualitas SDM yang disebutkan ?

AEC
Apakah itu AEC (Asean Economy Community), ASEAN community merupakan komunitas negara-negara yang bergabung di The Association of Southeast Asian Nation (ASEAN), yang bekerjasama dibeberapa bidang anatara lain bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik-keamanan. Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) adalah salah satu keputusan Bali Concord II,  yang mensyaratkan sebelum 2015 Asia Tenggara akan menjadi satu pasar tunggal dan basis produksi. Artinya, sebelum 2015 semua rintangan perdagangan akan diliberalisasi dan deregulasi. Semua arus perdagangan akan dibebaskan dari biaya tarif yang selama ini menjadi penghalang perdagangan dan implementasi proteksionisme. 

“Satu Visi – Satu Identitas – Satu Komunitas” – menjadi visi dan komitmen bersama yang hendak diwujudkan oleh ASEAN pada tahun 2020. Tetapi mungkinkah cita-cita tersebut dapat dicapai oleh negara-negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunai Darussalam, Kamboja, Vietnam, Laos dan Myanmar) dalam waktu kurang dari satu dasawarsa lagi. Berdasarkan catatan dan laporan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa cita-cita bersama yang terintegrasi dalam suatu komunitas yang disebut Masyarakat Asean (Asean Community) ini masih harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang terdapat pada masing-masing negara anggota.[2]

Jadi nanti pada tahun 2015 itu organisasi ASEAN akan ber "integrasi" menjadi sebuah organisasi kawasan yang lebih solid dan maju, membangun kebersamaan untuk satu tujuan (satu visi, satu identitas, satu komunitas), mendorong terciptanya kekompakan, kesamaan visi satu tujuan, kesejahteraan bersama, dan saling peduli diantara Negara-Negara di kawasan Asia Tenggara. Dasar terbentuknya Komunitas ASEAN 2015 sendiri ditopang oleh tiga pilar utama yaitu:
1. Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN.
2. Komunitas Ekonomi ASEAN.
3. Komunitas Sosial dan Budaya ASEAN.


Pertanyaannya yang kemudian muncul adalah, apakah pemerintah dan masyarakat indonesia siap untuk hal ini ?. Karena bisa dipastikan kerjasama bebas komunitas masyarakat antara negera-negara di ASEAN ini bisa jadi kekuatan bisa jadi malah membuat kondisi indonesia yang semakin terpuruk jika tidak dipersiapkan. Dalam hal ini secara otomatis Indonesia akan menghadapi fenomena pasar bebas, dimana barang-barang import akan mudah masuk di pasar Indonesia dan ikut bersaing dengan produk lokal Indonesia sendiri. Walaupun dari beberapa fakta membuktikan bahwa negara-negara yang mengadakan kesepakatan pasar bebas mengalami penikatan yang pesat (ex: India dan Cina)


Kendala dan kendali menuju kedaulatan teknologi

Menurut Data Household Download Index dari Ookla yang terkenal sebagai penyedia layanan Speedtest.com, dikutip dari Kompas (21/4/2014), dari 190 negara dalam daftar kecepatan internet, Indonesia ada di urutan ke-148. Dalam data dari 7 Maret hingga awal April 2014 diketahui, Indonesia adalah salah satu yang paling lambat di Asia Tenggara. Dengan kecepatan rata-rata 4,1 Mbps, dari 10 negara anggota ASEAN, koneksi internet Indonesia ternyata hanya lebih cepat dari Filipina dan Laos. Negara seperti Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja tercatat memiliki kecepatan internet yang jauh melampui Indonesia. Posisi juara ditempati Singapura dengan kecepatan 61 Mbps, dan Thailand di urutan kedua dengan 17,7 Mbps. Setyanto P Santosa, Ketua Umum Masyarakat Telekomunikasi Indonesia seperti diberitakan Tempo tahun lalu mengatakan layanan telekomunikasi Indonesia 95 persennya masih mengandalkan jaringan nirkabel, yaitu sistem seluler dan satelit. Padahal, kualitas prasarana telekomunikasi ini lebih rendah kualitasnya dan kecepatan sinyalnya lebih lambat dibandingkan kabel serat optik.[3]

Layanan telekomunikasi di negara maju, 60 persen menggunakan kabel serat optik. Teknologi itu memiliki beberapa kelebihan, antara lain bebas gangguan, berkecepatan tinggi, dan berkapasitas tinggi. Sebenarnya pengembangan jaringan telekomunikasi kanal lebar berbasis kabel serat optik telah dicanangkan sejak 1996 melalui Program Nusantara 21. Namun, program ini justru terhenti sebelum masuk abad 21. Dengan konektivitas memainkan peran penting di dalam daya saing sebuah negara, tentu hal ini menjadi catatan penting. Apalagi, sebentar lagi kita memasuki era integrasi kawasan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Di lain sisi, Indonesia terancam krisis pasokan listrik. Lembaga konsumen Indonesia memprediksi dalam dua tahun ke depan, krisis listrik akan menimpa Indonesia jika pemerintah tidak segera membenahi persoalan pasokan listrik tanah air. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, gardu listrik Muara Karang mengalami masalah. Akibatnya, pemadaman listrik bergilir terjadi di sebagian besar wilayah DKI Jakarta dan Banten.

Tulus Abadi, anggota harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan jika pemerintah tidak segera mengatasi masalah listrik, Indonesia dapat mengalami krisis listrik pada tahun 2016. "Jadi yang ada saat ini pertumbuhan listrik di pulau Jawa itu memerlukan 2500 megawatt dalam satu tahun. Tapi ironisnya PLN tidak dapat membangun pembangkit baru sehingga dua tahun ke depan cadangan yang ada itu akan dimakan dengan pertumbuhan yang ada sehingga praktis kalau ada gangguan sedikit, kita tidak akan punya cadangan," jelas Tulus seperti dikutip oleh BBC. Padahal listrik adalah hal primer dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

Dalam hal ini kendala sistem  telekomunikasi dan krisis listrik yang terjadi di indonesia menjadi dua masalah yang menjadi point penting dalam pengembangan teknologi yang terjadi di indonesia dalam mempersiapkan AEC selain dari persiapan sektor pendidikan yang matang untuk menyiapkan sdm yang mampu bersaing dengan bangsa ASEAN lainnya nanti. Jika hal ini tidak di persiapkan secara baik, bisa sangat merugikan bagi perkembangan laju ekonomi dan persaingan antar negera ASEAN, namun jika sektor perbaikan sdm dan pemerintah menangani secara khusus masalah krisis energi serta perbaikan struktur dan infrastruktur sistem telekomunikasi ini bisa menjadi kendali dalam menstabilkan kondisi negara dan bahkan mampu meningkatkan kualitas indonesia untuk menghadapi AEC.

Kesiapan kedaulatan teknologi Indonesia menghadapi Asean Economy Community 2015

Keterbatasan infrastruktur dalam negeri menjadi masalah krusial menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC) 2015 mendatang. Persoalan ini tentunya harus diselesaikan oleh pemerintah dalam jangka waktu satu tahun mendatang. Selain menyiapkan Rancangan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Daya Saing Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 nanti, pemerintah juga menyiapkan beberapa strategi.

1.      Pertama, terkait infrastruktur. Upaya yang sedang dan akan terus dilakukan adalah memanfaatkan pelabuhan dan bandara berstatus internasional serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk meningkatkan promosi investasi di bidang infrastruktur. Selain itu, meningkatkan kerjasama infrastruktur dengan sektor swasta, meningkatkan anggaran dalam pembangunan infrastruktur dan pembangunan konektivitas antar provinsi, meningkatkan kerjasama subregional agar pembangunan infrastruktur tidak terkonsentrasi di Semenanjung Malaya dan Indochina. Juga, meningkatkan pasokan energi dan listrik agar dapat bersaing dengan negara yang memiliki infrastruktur yang lebih baik. 

2.      Kedua, dalam  upaya mendorong pengembangan industri nasional, pemerintah akan memberikan insentif fiskal. Pemberian insentif fiskal dan tersebut seperti pembebasan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu 5 sampai dengan 10 tahun serta tambahan pengurangan Pajak Penghasilan sebesar 50 persen selama dua tahun untuk industri pionir. Ditambah lagi dengan investement allowance sebesar 30 persen dari nilai penanaman modal, percepatan penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, pengurangan tauf PPh atas dividen luar negeri dan perpanjangan kompensasi kerugian bagi investasi di bidang usaha atau daerah dengan prioritas tinggi skala nasional.[4]

Semoga saja beberapa strategi pemerintah untuk mempersiapkan indonesia dalam persaingan AEC bisa maksimal. Terlebih indonesia harusnya bisa memaksimalkan beberapa aplikasi energi terbarukan dan tidak bergantung pada pemanfaatan PLTU, PLTA maupun PLTS saja. Dari sekian banyak sumber energi terbahurui seperti angin, biomass dan hydro power, penggunaan energi melalui solar cell / sel surya merupakan alternatif yang paling potensial. Hal ini dikarenakan jumlah energi matahari yang sampai ke bumi sangat besar, sekitar 700 Megawatt setiap menitnya. Bila dikalkulasikan, jumlah ini 10.000 kali lebih besar dari total konsumsi energi dunia. Sel surya bekerja menggunakan energi matahari dengan mengkonversi secara langsung radiasi matahari menjadi listrik. Sel surya yang banyak digunakan sekarang ini adalah Sel surya berbasis teknologi silikon yang merupakan hasil dari perkembangan pesat teknologi semikonduktor elektronik.[5]

Indonesia merupakan Negara Kepulauan Yang Terdiri dari ± 17.508 pulau besar dan kecil dengan garis pantai sepanjang ± 810.000 km dan luas 3.1 juta km2. Dengan jumlah desa lebih dari 65.000 desa yang tersebar luas dibelasan ribu pulau tersebut, hanya kurang dari setengahnya yang telah menikmati jaringan listrik negara seperti didaerah-daerah lain masih jauh dari harapan, sebagian besar dari mereka masih menggunakan lampu minyak tanah/patromak untuk penerangan. Untuk memperoleh informasi dari Radio mereka menggunakan batu batere, sedangkan untuk televisi adakalanya mereka menggunakan accu/aki yang charge didaerah yang ada listrik generator dengan berjalan yang cukup jauh.

Seperti banyak negara berkembang lainnya, Indonesia belum dianggap sebagai negara yang terkemuka di dunia dalam perkembangan sains dan teknologi. Namun, sepanjang sejarahnya, ada prestasi penting dan kontribusi yang dibuat oleh Indonesia untuk sains dan teknologi. Teknologi konstruki, Teknologi kedirgantaraan, Teknologi transportasi, Teknologi informasi dan komunikasi dan teknologi robotika, hal ini tidak menutup kemungkinan revolusi dan perbaikan infrastruktur yang disiapkan pemerintah dalam mempersiapkan AEC 2015 akan menjadikan indonesia siap dengan persaingan global. Semoga dengan diberlakukannya AEC, pemerintah beserta masyarakat indonesia bisa lebih sadar tentang pemanfaatan dan perkembangan teknologi untuk kesejahteraan bersama. (AK) 

*|Ahmad Khairudin |
Mahasiswa Pendidikan Teknik Elektronika FT UNJ |
 ahmad.khairudin5@gmail.com | @A_khairudin | 763F4422 |
ahmadkhairudin5.blogspot.com |

Senin, 12 Mei 2014

POLITISASI PENDIDIKAN NASIONAL




Ahmad Khairudin*
“Tujuan pendidikan harusnya untuk mengajarkan kita cara bagaimana berpikir, daripada mengajarkan apa yang harus dipikirkan – mengajarkan memperbaiki otak kita sehingga membuat kita bisa berpikir untuk diri sendiri, daripada membebani memori otak kita dengan pemikiran orang lain.” (Bill Beattie)


Pendidikan dalam perkembangannya sampai saat ini telah diwarnai berbagai macam paradigma. Pendalaman terhadap ilmu pendidikan yang dilakukan oleh para tokoh pemikir yang respect terhadap dunia pendidikan telah menghasilkan banyak teori dan pandangan baru terhadap dunia pendidikan. Baik dari segi hakikat atau pengertian, sistem, peranan, fungsi dan banyak hal-hal lain yang berhubungan dengan dunia pendidikan yang berkaitan pula dengan unsur-unsur dan para subjek dalam dunia pendidikan. 

Dalam dunia pendidikan tidak dapat dinafikkan adanya unsur kepentingan. Baik dari para pengambil kebijakan, tenaga kependidikan dan si terdidik. Kepentingan mempunyai arti yang luas. Dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam konteks dunia pendidikan, kepentingan merupakan pengambilan keputusan oleh suatu pihak terhadap suatau hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan yang didorong keinginan untuk menguntungkan dirinya maupun golongannya.

Masalah ini semakin rumit karena hampir disemua agenda politik penting, baik itu pemilhan umun maupun pemilihan umum kepala daerah. Program pendidikan gratis selalu menjadi menjadi isu sentral. Parpol dan calon Gubernur, Bupati serta Walikota berlomba-lomba mengampanyekan program pendidikan gratis. Setelah pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, sudah dipastikan realisasi program pendidikan gratis lenyap ditelan bumi. Padahal salah satu tujuan negara, yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, berbunyi “ mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu pemerintah dibebankan kewajiban untuk mencedaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. 

Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp368,899 triliun atau 20 persen dari total anggaran belanja negara. Adapun total anggaran belanja negara sebesar Rp1.842,495 triliun. Penetapan ini ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 14 November 2013 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014. 

"Anggaran belanja pendidikan ini, terdiri atas anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat Rp130,279 triliun (tersebar di Kemdikbud Rp80,661 triliun, Kemenag Rp42,566 triliun, dan 16 Kementerian/Lembaga Rp7,051 triliun), anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah sebesar Rp238,619 triliun," demikian seperti dikutip dari laman Setkab, Selasa (3/12/2013).[1]

Paradigma Politisasi Pendidikan 

Munculnya nama calon presiden (Capres) dari PDIP Joko Widodo dalam lembar soal Ujian Nasional (UN) untuk Sekolah Menegah Atas (SMA) terus menuai kritik. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi XXX, UN sudah dijadikan ajang kampanye dan politisasi lembaga pendidikan. Menurutnya, dengan alasan apapun tidak dibenarkan adanya upaya sosialisasi atau kampanye politik di lingkungan sekolah. "Apalagi jika hal itu dilakukan dalam soal Ujian Nasional SMA/SMK, karena sangat dikhawatirkan ada upaya penggiringan opini yang dapat menguntungkan ataupun dapat mendiskreditkan pihak tertentu yang dijadikan obyek pada soal tersebut," ujarnya melalui rilis yang dterima Sindonews, Selasa (15/4/2014).[2]

Memang faktanya ditemukan ketika melihat soal UN bahasa indonesia nomor 13 dan nomor 14 UN tingkat SMA/SMK yang memuat soal tentang biografi salah seorang tokoh yang menjadi kandidat dalam Pilpres pada bulan Juli mendatang. Hal ini menjadi sorotan penting, padahal materi tentang biografi tokoh itu tidak masalah dimunculkan dalam soal UN. Akan tetapi pemunculan biografi tokoh yang menjadi kontestan politik pada masa sekarang ini tentu sangat rentan dengan tujuan tertentu. 

Dikutip dari media online nasional, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ibnu Hamad mengatakan tidak ada politisasi pendidikan dengan masuknya nama Jokowi dan Partai Keadilan Sejahtera dalam soal Ujian Nasional 2014 tingkat SMA sederajat.[3] Akan tetapi hal ini tetap tidak dibenarkan dan harus dikritisi mengingat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab penuh atas terselengaraanya UN.

Politik dan pendidikan sebenarnya ibarat dua sisi mata uang yang saling berdampingan. Politik ada untuk melindungi pendidikan, pendidikan pun ada untuk mengarahkan politik. Permasalahan timbul ketika motif dan kepentingan politik lebih mendominasi, menghalalkan segala cara, mengorbankan segala hal termasuk netralitas pendidikan. Pendidikan akhirnya menjadi alat untuk mengangkat citra. Di beberapa kasus, pilihan politik bahkan menjadi syarat pengangkatan atau pemberhentian tenaga kependidikan. Bukan lagi pengalaman dan kompetensi yang dilihat, tetapi warna politik.

Politisasi Pendidikan Nasional

Pendidikan tidak terlepas dari politik sungguhpun pendidikan tidak dapat menggantikan fungsi politik. Kenyataannya ialah meskipun pendidikan tidak dapat menggantikan politik, tetapi tanpa pendidikan, tujuan-tujuan politik sulit untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu fungsi dan peranan pendidikan di dalam kehidupan suatu bangsa tidak terlepas dari kehidupan politik serta juga ekonomi, hukum, dan kebudayaan pada umumnya. 

Pendidikan merupakan aspek kehidupan yang punya nilai jual tinggi dalam kacamata politik, karenanya menjelang pesta demokrasi tahun 2014 akan semakin banyak figur publik yang mendadak peduli dengan pendidikan. Jika bentuk kepeduliannya berupa kontribusi nyata terhadap dunia pendidikan sebenarnya tidak jadi masalah, toh pendidikan cukup cerdas dan bijak menilai motif dibalik pemberian bantuan. Hanya saja akan menjadi kontraproduktif jika bentuk kepeduliannya sebatas menambah wacana dengan segala kesoktahuan demi penokohan dan pencitraan. Berbagai kasus politisasi pendidikan yang lebih ironis akan mengemuka di daerah dengan segala dalih otonominya. Politisasi pendidikan ini akan melibatkan banyak pihak, mulai dari guru, kepala sekolah, dinas pendidikan hingga menteri pendidikan.

Politisasi pendidikan semakin menguat di tahun 2013 lalu saat para calon anggota legislatif dari semua partai menjadikan pendidikan sebagai isu hangat disamping isu sosial ekonomi dan keamanan. Pemilihan kepala daerah tidak akan terlepas dari janji-janji di bidang pendidikan, mulai dari sekolah gratis, beasiswa, hingga perbaikan sekolah. Janji-janji yang sebenarnya sudah diamanatkan undang-undang, alokasi 20% anggaran untuk pendidikan. Politisasi pendidikan ini sayangnya tidak dapat dihindari, jadi hanya mungkin dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan nasional dan stakeholder pendidikan Indonesia.

Epilog

Dalam sudut pandang pendidikan kritis  bisa dikatakan bahwa pasti adanya muatan politik dalam setiap aktifitas pendidikan. Hal tersebut sangat seiring dengan realitas yang terjadi. Kegiatan pendidikan tidak dapat terpisah dari kepentingan politik karena pengambil kebijakan adalah suatu pemerintahan yang berasal dari suatu kompetisi politik yang mempunyai kepentingan politik pula.

Jika politisasi pendidikan terlalu mendominasi maka yang terjadi adalah arah pendidikan Indonesia berjalan tanpa landasan falsafah yan jelas, sehingga menyebabkan kekacauan. Ini disebabkan karena terlalu kuatnya kehendak intervnsi politis dalam soal pendidikan, sehingga dunia pendidikan bergantung pada interes kelompok penguasa.

            Sebenarnya untuk menolak politisasi pendidikan bisa saja dilakukan, dengan catatan bahwa penolakan tersebut didasarkan atas itikad baik untuk memperbaiki kebijakan kebijakan pendidikan nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Namun sayangnya, pemagku kebijakan negara ini hanya dipenuhi oleh para pelaku politik yang hanya mau memenuhi ambisi dalam memupuk kekuasaan.



 




*Mahasiswa Fakultas Teknik UNJ | Ahmad Khairudin | @A_khairudin | 763F4422 | ahmad.khairudin5@gmail.com | ahmadkhairudin5.blogspot.com