Senin, 12 Mei 2014

POLITISASI PENDIDIKAN NASIONAL

Posted by Ahmad Khairudin on 18.26 with No comments



Ahmad Khairudin*
“Tujuan pendidikan harusnya untuk mengajarkan kita cara bagaimana berpikir, daripada mengajarkan apa yang harus dipikirkan – mengajarkan memperbaiki otak kita sehingga membuat kita bisa berpikir untuk diri sendiri, daripada membebani memori otak kita dengan pemikiran orang lain.” (Bill Beattie)


Pendidikan dalam perkembangannya sampai saat ini telah diwarnai berbagai macam paradigma. Pendalaman terhadap ilmu pendidikan yang dilakukan oleh para tokoh pemikir yang respect terhadap dunia pendidikan telah menghasilkan banyak teori dan pandangan baru terhadap dunia pendidikan. Baik dari segi hakikat atau pengertian, sistem, peranan, fungsi dan banyak hal-hal lain yang berhubungan dengan dunia pendidikan yang berkaitan pula dengan unsur-unsur dan para subjek dalam dunia pendidikan. 

Dalam dunia pendidikan tidak dapat dinafikkan adanya unsur kepentingan. Baik dari para pengambil kebijakan, tenaga kependidikan dan si terdidik. Kepentingan mempunyai arti yang luas. Dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam konteks dunia pendidikan, kepentingan merupakan pengambilan keputusan oleh suatu pihak terhadap suatau hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan yang didorong keinginan untuk menguntungkan dirinya maupun golongannya.

Masalah ini semakin rumit karena hampir disemua agenda politik penting, baik itu pemilhan umun maupun pemilihan umum kepala daerah. Program pendidikan gratis selalu menjadi menjadi isu sentral. Parpol dan calon Gubernur, Bupati serta Walikota berlomba-lomba mengampanyekan program pendidikan gratis. Setelah pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, sudah dipastikan realisasi program pendidikan gratis lenyap ditelan bumi. Padahal salah satu tujuan negara, yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, berbunyi “ mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu pemerintah dibebankan kewajiban untuk mencedaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. 

Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp368,899 triliun atau 20 persen dari total anggaran belanja negara. Adapun total anggaran belanja negara sebesar Rp1.842,495 triliun. Penetapan ini ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 14 November 2013 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014. 

"Anggaran belanja pendidikan ini, terdiri atas anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat Rp130,279 triliun (tersebar di Kemdikbud Rp80,661 triliun, Kemenag Rp42,566 triliun, dan 16 Kementerian/Lembaga Rp7,051 triliun), anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah sebesar Rp238,619 triliun," demikian seperti dikutip dari laman Setkab, Selasa (3/12/2013).[1]

Paradigma Politisasi Pendidikan 

Munculnya nama calon presiden (Capres) dari PDIP Joko Widodo dalam lembar soal Ujian Nasional (UN) untuk Sekolah Menegah Atas (SMA) terus menuai kritik. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi XXX, UN sudah dijadikan ajang kampanye dan politisasi lembaga pendidikan. Menurutnya, dengan alasan apapun tidak dibenarkan adanya upaya sosialisasi atau kampanye politik di lingkungan sekolah. "Apalagi jika hal itu dilakukan dalam soal Ujian Nasional SMA/SMK, karena sangat dikhawatirkan ada upaya penggiringan opini yang dapat menguntungkan ataupun dapat mendiskreditkan pihak tertentu yang dijadikan obyek pada soal tersebut," ujarnya melalui rilis yang dterima Sindonews, Selasa (15/4/2014).[2]

Memang faktanya ditemukan ketika melihat soal UN bahasa indonesia nomor 13 dan nomor 14 UN tingkat SMA/SMK yang memuat soal tentang biografi salah seorang tokoh yang menjadi kandidat dalam Pilpres pada bulan Juli mendatang. Hal ini menjadi sorotan penting, padahal materi tentang biografi tokoh itu tidak masalah dimunculkan dalam soal UN. Akan tetapi pemunculan biografi tokoh yang menjadi kontestan politik pada masa sekarang ini tentu sangat rentan dengan tujuan tertentu. 

Dikutip dari media online nasional, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ibnu Hamad mengatakan tidak ada politisasi pendidikan dengan masuknya nama Jokowi dan Partai Keadilan Sejahtera dalam soal Ujian Nasional 2014 tingkat SMA sederajat.[3] Akan tetapi hal ini tetap tidak dibenarkan dan harus dikritisi mengingat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab penuh atas terselengaraanya UN.

Politik dan pendidikan sebenarnya ibarat dua sisi mata uang yang saling berdampingan. Politik ada untuk melindungi pendidikan, pendidikan pun ada untuk mengarahkan politik. Permasalahan timbul ketika motif dan kepentingan politik lebih mendominasi, menghalalkan segala cara, mengorbankan segala hal termasuk netralitas pendidikan. Pendidikan akhirnya menjadi alat untuk mengangkat citra. Di beberapa kasus, pilihan politik bahkan menjadi syarat pengangkatan atau pemberhentian tenaga kependidikan. Bukan lagi pengalaman dan kompetensi yang dilihat, tetapi warna politik.

Politisasi Pendidikan Nasional

Pendidikan tidak terlepas dari politik sungguhpun pendidikan tidak dapat menggantikan fungsi politik. Kenyataannya ialah meskipun pendidikan tidak dapat menggantikan politik, tetapi tanpa pendidikan, tujuan-tujuan politik sulit untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu fungsi dan peranan pendidikan di dalam kehidupan suatu bangsa tidak terlepas dari kehidupan politik serta juga ekonomi, hukum, dan kebudayaan pada umumnya. 

Pendidikan merupakan aspek kehidupan yang punya nilai jual tinggi dalam kacamata politik, karenanya menjelang pesta demokrasi tahun 2014 akan semakin banyak figur publik yang mendadak peduli dengan pendidikan. Jika bentuk kepeduliannya berupa kontribusi nyata terhadap dunia pendidikan sebenarnya tidak jadi masalah, toh pendidikan cukup cerdas dan bijak menilai motif dibalik pemberian bantuan. Hanya saja akan menjadi kontraproduktif jika bentuk kepeduliannya sebatas menambah wacana dengan segala kesoktahuan demi penokohan dan pencitraan. Berbagai kasus politisasi pendidikan yang lebih ironis akan mengemuka di daerah dengan segala dalih otonominya. Politisasi pendidikan ini akan melibatkan banyak pihak, mulai dari guru, kepala sekolah, dinas pendidikan hingga menteri pendidikan.

Politisasi pendidikan semakin menguat di tahun 2013 lalu saat para calon anggota legislatif dari semua partai menjadikan pendidikan sebagai isu hangat disamping isu sosial ekonomi dan keamanan. Pemilihan kepala daerah tidak akan terlepas dari janji-janji di bidang pendidikan, mulai dari sekolah gratis, beasiswa, hingga perbaikan sekolah. Janji-janji yang sebenarnya sudah diamanatkan undang-undang, alokasi 20% anggaran untuk pendidikan. Politisasi pendidikan ini sayangnya tidak dapat dihindari, jadi hanya mungkin dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan nasional dan stakeholder pendidikan Indonesia.

Epilog

Dalam sudut pandang pendidikan kritis  bisa dikatakan bahwa pasti adanya muatan politik dalam setiap aktifitas pendidikan. Hal tersebut sangat seiring dengan realitas yang terjadi. Kegiatan pendidikan tidak dapat terpisah dari kepentingan politik karena pengambil kebijakan adalah suatu pemerintahan yang berasal dari suatu kompetisi politik yang mempunyai kepentingan politik pula.

Jika politisasi pendidikan terlalu mendominasi maka yang terjadi adalah arah pendidikan Indonesia berjalan tanpa landasan falsafah yan jelas, sehingga menyebabkan kekacauan. Ini disebabkan karena terlalu kuatnya kehendak intervnsi politis dalam soal pendidikan, sehingga dunia pendidikan bergantung pada interes kelompok penguasa.

            Sebenarnya untuk menolak politisasi pendidikan bisa saja dilakukan, dengan catatan bahwa penolakan tersebut didasarkan atas itikad baik untuk memperbaiki kebijakan kebijakan pendidikan nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Namun sayangnya, pemagku kebijakan negara ini hanya dipenuhi oleh para pelaku politik yang hanya mau memenuhi ambisi dalam memupuk kekuasaan.



 




*Mahasiswa Fakultas Teknik UNJ | Ahmad Khairudin | @A_khairudin | 763F4422 | ahmad.khairudin5@gmail.com | ahmadkhairudin5.blogspot.com
Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar